1. Dasar Status Konsultatif Khusus di ECOSOC PBB

Piagam PBB (UN Charter), Bab X, Pasal 71: “ECOSOC may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations…”

Resolusi ECOSOC 1996/31: Mengatur hak dan kewajiban NGO dengan status konsultatif, termasuk menghadiri pertemuan PBB, memberikan laporan, pernyataan tertulis, dan monitoring program SDGs.

2. Peran UIPM di Indonesia

• Monitoring → Mengamati implementasi SDGs.
• Observer → Menghadiri sidang/forum PBB (ECOSOC, HLPF, UNHCR, UNAI, HESI).
• Reporting → Menyampaikan laporan ke ECOSOC.

3. Legalitas di Indonesia

• Terdaftar resmi di Kemenkumham RI (Yayasan).
• Terdaftar sebagai penerbit riset ilmiah dengan ISSN Paris & BRIN.
• Bukan universitas di Indonesia, tetapi sah sebagai lembaga riset & NGO.

4. Peranan Internasional & SDGs

Pada 2019, UIPM ikut menandatangani komitmen di UN Headquarters (HESI – SDG Accord). Komitmen:

• Integrasi SDGs dalam kurikulum online internasional.
• Kolaborasi riset global keberlanjutan.
• Advokasi dan kesadaran publik SDGs.

📌 Legalitas & Pengakuan Resmi UIPM

• Legalitas Kemenkumham → AHU Online
• Status Konsultatif Khusus ECOSOC → UN ECOSOC
• Penandatanganan SDGs Accord 2019 → Dokumen HLPF
• ISSN BRIN Indonesia → BRIN
• ISSN Portal Paris → ISSN Paris
• Garuda Kemendikbud → Garuda

🌍 UIPM Global – Pengelola Pendidikan Online

• UIPM Rusia → EU Commission Funding Portal
• UIPM Singapura → APQN Membership | UIA Profile
• UIPM Filipina → Kolaborasi dengan EdX, Blockchain, Microsoft | MUN 2021 dengan UNHCR